Di tengah keluhan tentang makin krusialnya anggaran untuk pendidikan nasional, pemerintah membangun universitas baru, Universitas Republik Indonesia (URI) yang dinilai sebagian pengamat mirip-mirip Universitas Pertahanan (Unhan) yang lahir lebih dulu.

Pembentukan URI ditandai dengan pelantikan Gubernur URI di Istana Negara, baru-baru ini. Tak seperti universitas kebanyakan di mana sesuai UU Sisdiknas dijabat oleh seorang rektor, di URI jabatan tertinggi di tangan seorang gubernur.

Menurut Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Mendikti Saintek) Brian Yuliarto kehadiran Universitas Republik Indonesia (URI) akan menjadi salah satu program afirmasi pemerintah. Menurut Brian, URI dibuat untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) agar lebih siap bekerja di lokasi dan posisi strategis.

"URI itu program-program afirmasi menyiapkan SDM-SDM untuk lebih siap bekerja di lokasi-lokasi atau posisi-posisi yang strategis ya," kata Brian di Kompleks Istana, Jakarta, Kamis (23/7/2026).

Ada pun pemerintah sebelumnya akan membangun 10 kampus URI. Menurut Brian, soal pembangunan 10 kampus ini masih dalam tahap kajian, termasuk soal apakah 10 kampus itu akan di bawahi URI atau Kemendikti Saintek.

"Nah, itu masih dalam apa, kajian seperti apa. Begitu ya," ujar dia. Lebih lanjut, ia mengatakan, URI tidak akan membawahi seluruh kampus di Indonesia.

"Fungsi kita tidak berubah ya, semuanya, tidak ada," tegas Brian. Baca juga: Universitas Republik Indonesia (URI), Sekolah Kader Negara dan Ujian Modal Politik Menurut dia, Gubernur URI Donny Ermawan yang berwenang untuk menjelaskan lebih jauh soal lembaga baru tersebut. Brian hanya menegaskan lagi bahwa URI tidak akan membawahi seluruh kampus-kampus di tanah air. "Jadi mungkin nanti dalam waktu dekat Pak Gubernur URI akan lebih menjelaskan lagi bagaimana peran dan posisinya. Tapi bukan berarti URI itu membawahi seluruh kampus-kampus ya, tidak begitu," tuturnya.

Untuk diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto baru melantik Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny Ermawan Taufanto untuk menjabat Gubernur Universitas Republik Indonesia (URI) bersama Yos Sunitiyoso sebagai wakilnya. Pelantikan keduanya dilakukan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/7/2026) berdasarkan Keppres Nomor 80/P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Universitas Republik Indonesia.

Tak Tahu-Menahu

Sementara itu Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengungkapkan, Komisi X DPR hingga kini belum pernah membahas pembentukan Universitas Republik Indonesia (URI), meski pemerintah telah membentuk lembaga pendidikan baru tersebut.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu mengatakan bahwa Komisi X juga belum menerima penjelasan resmi mengenai dasar hukum, tugas, fungsi, maupun anggaran URI.

"Komisi X DPR RI hingga kini belum pernah membahas pembentukan Universitas Republik Indonesia (URI), baik dalam rapat maupun agenda resmi," ujar Lalu Hadrian kepada wartawan, Kamis (23/7/2026).

"Kami belum menerima penjelasan formal mengenai dasar hukum, tugas, fungsi, maupun anggarannya," lanjut dia.

Menurut Lalu Hadrian, pemerintah perlu membuktikan urgensi pembentukan URI di tengah banyaknya perguruan tinggi negeri (PTN) dan lembaga kedinasan yang selama ini telah mencetak pemimpin bangsa.

Dia juga meminta pemerintah memastikan kehadiran URI tidak menimbulkan tumpang-tindih fungsi dengan institusi pendidikan yang sudah ada. "Menurut kami, pemerintah wajib membuktikan nilai tambah URI di tengah banyaknya PTN dan lembaga kedinasan yang sudah mencetak pemimpin, serta menjamin tidak ada duplikasi peran," ujar Lalu Hadrian seperti dilansir Kompas.com.

Gubernur Universitas Republik Indonesia (URI) Donny Ermawan menjelaskan tugas lembaganya yang baru dilantik Prabowo Subianto pada Rabu (22/7) untuk menyiapkan calon pemimpin masa depan.

"Nah, inilah beliau menginginkan adanya pendidikan-pendidikan baik di tingkat SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, dan juga di pemerintahan. Nah, beliau ingin mengkonsolidasikan, mengintegrasikan beberapa pendidikan yang sudah ada saat ini," kata Donny di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/7).

Donny menyampaikan URI berkesinambungan dengan Sekolah Unggulan Garuda, sehingga, Prabowo Subianto selanjutnya akan mendirikan kampus URI yang akan berintegrasi juga dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN).

Ia mengatakan ke depannya URI akan mendirikan sebanyak 10 kampus. "Ini semua adalah terkait dengan pendidikan, pembinaan, penyiapan sumber daya manusia untuk ke depan, baik untuk pemerintahan ataupun untuk BUMN," ucap Donny.

Ia juga menjelaskan di bawah Gubernur URI ada Badan Pengelola Pendidikan Kebangsaan yang membawahi lagi Badan Pengelola Sekolah Unggulan, dan Badan Pengelola Perguruan Tinggi, dan Lembaga Administrasi Negara.

"Nah, Lembaga Administrasi Negara ini yang ada, sudah ada saat ini akan diintegrasikan tapi akan ditambahkan tugas dan fungsinya. Akan diperkuat. Kalau selama ini melaksanakan khususnya pembinaan untuk ASN, nantinya akan kita tambahkan juga untuk BUMN. Jadi penyiapan karyawan untuk BUMN juga akan dilaksanakan di Lembaga Administrasi Negara," ujar dia.

Donny menjelaskan kerja URI saat ini sudah mulai berjalan di mana URI tengah melatih dan membina 399 orang pegawai baru dari BUMN agar menjadi pemimpin berkarakter dan berintegritas ke depannya. Sementara untuk pembiayaan URI sepenuhnya akan berasal dari APBN.

Kampus URI akan dibangun di Bogor bekas lahan perkebunan sawit PTPN, untuk sementara aktivitas URI berlangsung di gedung Kementerian BUMN, Jakarta.

Donny mengatakan Kampus URI juga akan berjalan seperti kampus pada umumnya dengan lulusan bergelar sarjana.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi turut menyatakan Lembaga Universitas Republik Indonesia disiapkan untuk mencetak calon-calon pemimpin bangsa dengan mengadopsi model lembaga pendidikan kepemimpinan yang diterapkan di sejumlah negara.

"Itu sudah kita persiapkan lama. Cuma, waktunya kan enggak pas lama. Nanti ada waktunya aku jelasin, detailnya. Jadi, belajar kayak beberapa negara itu punya lembaga-lembaga pendidikan yang emang khusus itu mempersiapkan calon-calon pemimpin," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

Prasetyo menuturkan sejumlah negara memiliki lembaga pendidikan khusus yang bertugas mempersiapkan calon-calon pemimpin untuk mengisi jabatan strategis di pemerintahan.

Dia lalu mencontohkan Prancis yang memiliki École nationale d'administration (ENA), yang kini telah berubah menjadi Institut National du Service Public (INSP), sebagai lembaga pendidikan bagi calon pejabat pemerintahan.

Prasetyo mengatakan para pejabat pemerintahan, pejabat badan usaha milik negara (BUMN) hingga kepala daerah di umumnya pernah mengikuti pendidikan di lembaga tersebut.

"Semua pejabat pemerintahan, semua pejabat BUMN, bahkan pejabat gubernur, bupati itu harus masuk atau pernah mengikuti pendidikan itu, satu lembaga," kata dia.

Melalui model serupa, pemerintah berharap para calon pemimpin di Indonesia memiliki kemampuan teknis sekaligus wawasan kebangsaan yang kuat.

Menurut dia, penguatan wawasan kebangsaan menjadi penting karena para pejabat negara menjalankan amanah untuk kepentingan bangsa dan negara.

"Sehingga diharapkan semua memiliki kemampuan secara teknis maupun yang paling penting itu wawasan kebangsaan. Kita ini semua menjalankan amanah Untuk kepentingan kebangsaan dan negara," kata Prasetyo. (KOMPAS.com/CNNIndonesia.com/01)